Formasi Pppk Tahap I Tahun 2019 Untuk Jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian Dari Tenaga Honorer Eks Kategori Ii (Th Eks K-Ii) Yang Ada Dalam Database Bkn

melaluiataubersamaini sudah diputuskannya PP Nomor 49 Tahun 2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 wacana Aparatur Sipil Negara, dengan klarifikasi sebagai diberikut:

1.   Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah melaluiataubersamaini Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi kiprah dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi kiprah negara lainnya dan dipenghasilan menurut peraturan perundang-undangan. melaluiataubersamaini demikian, baik PNS maupun PPPK sama-sama ialah pegawai pemerintah. Dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah PPPK ialah satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Selanjutnya, dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4) ditetapkan bahwa :

a.   Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah; dan

b.   Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada aksara a, PPPK sanggup mendapatkan tuntidakboleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.   Kebutuhan ASN yang mendesak yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu untuk pemenuhan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian yang kebijakannya sudah diberlakukan semenjak pengadaan CPNS tahun 2018 dibuka untuk pelamar umum yang berusia di bawah 35 tahun. Di satu sisi, pada jabatan-jabatan prioritas tersebut, ketika ini sudah banyak tenaga non PNS yang sudah bekerja di bidang tersebut dan sudah berusia di atas 35 tahun. Tenaga Non PNS tersebut sebagian besar bekerja di Pemerintah Daerah.

3.   Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018, memungkinkan untuk dilakukannya perekrutan ASN melalui denah PPPK dan dibutuhkan sanggup menjadi solusi terhadap tenaga Non PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk sanggup mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK bagi mereka yang ditetapkan lulus seleksi. Peraturan Pemerintah dimaksud sudah disosialisasikan pada tanggal 23 Januari 2019 di Batam yang dihadiri oleh ± 530 (lima ratus tiga puluh) PPK tempat yang sebagian besar diwakili oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Tweet BKN : Seleksi P3K Tahap I spesialuntuk untuk Eks THK2 Guru, Nakes, THL Pertanian, dan Dosen Perguruan Tinggi Negeri Baru

4.   
Dalam tahun 2019, akan dilakukan rekrutmen ASN (CPNS dan PPPK) yang dipertamai tahap I perekrutan PPPK untuk jabatan-jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian dari Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II) yang ada dalam database BKN dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan. Sistem seleksi memakai CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun persyaratan untuk rekrutmen PPPK Tahap I dimaksud, antara lain:

a.   Untuk jabatan Guru di lingkungan Pemda memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar hingga ketika ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id);

b.   Untuk Tenaga Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan memiliki STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan

c.   Untuk Penyuluh Pertanian memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah kejuruan bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

5.   Untuk Instansi Daerah Pemekaran baik Instansi Induk maupun Instansi baru, supaya menginformasikan kepada calon penerima PPPK sebelum melaksanakan registrasi untuk melihat status data instansi kerjanya melalui aplikasi pada laman https://sscasn-helpdesk.bkn.go.id dan melaksanakan updating/perbaikan instansi kerja ketika ini, dan admin SSCASN instansi gres wajib melaksanakan verifikasi.

Baca di sini : Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap I Tahun 2019

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan masing-masing PPK mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah sebagai diberikut:

1.   Menyiapkan anggaran (penghasilan dan tuntidakboleh terhadap penerima yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan prosedur pengaturan penganggaran menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2.   Menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja;

3.   Membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas memilih lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan;

4.   Bagi instansi tempat pemekaran yang data TH Eks K-II masih terdaftar/tergabung di Kabupaten/Kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan Provinsi, supaya Provinsi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagi Kabupaten/Kota pemekaran yang data TH Eks K-II masih di Kabupaten/Kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota induk yang bersangkutan;

5.   PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak memberikan anjuran kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.

6.   Terlampir agenda persiapan, pelaksanaan seleksi, dan pengangkatan sebagai PPPK dalam pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

Share this post