Pengertian Dan Sejarah Kuh Perdata (Kitab Undang-Undang Aturan Perdata)

Hukum Perdata ialah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi aturan di daratan Eropa (civil law) mengenal derma aturan menjadi dua yakni aturan publik dan aturan hukum perdata. Dalam privat atau sistem Anglo-Saxon.

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari aturan perdata Perancis yang disusun menurut aturan Romawi 'Corpus Juris Civilis' yang pada waktu itu dianggap sebagai aturan yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda dan masih terus dipergunakan sampai 24 tahun setelah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, menurut kodifikasi aturan Belanda yang dibentuk oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, akungnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menuntaskan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terlaksana pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang gres diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh alasannya ialah sudah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

Hukum perdata di Indonesia intinya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian menurut Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW bekerjsama ialah suatu aturan aturan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan wargguagara bukan orisinil yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun menurut kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi masyarakat negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada ketika ini sudah diatur secara terpisah/tersendiri oleh aneka macam peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.

Sesudah Indonesia Merdeka, menurut aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap ditetapkan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang gres menurut Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda ialah induk aturan perdata Indonesia.

Isi KUH Perdata

KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu:

Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht

Buku 2 tentang Benda / Van Zaken

Buku 3 tentang Perikatan / Van Verbintenessenrecht

Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa / Van Bewijs en Verjaring

Referensi : https://id.wikipedia.org

Share this post