Ini Cara Mendikbud Ri Menghemat Anggaran Pendidikan Dari Apbn Tahun 2016

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menegaskan, pihaknya memangkas anggaran Kemendikbud sebesar Rp 6,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, menjadi Rp 42,6 triliun.

Menurut Anies, ada dua taktik efisiensi anggaran yang akan dilakukan. Pertama, pengurangan volume. “Jadi, yang diterapkan kini itu volumenya dikecilkan sebagian. 

Tetap jalan tapi volume dikecilkan,” ucapnya‎, Selasa (7/6).

Kedua, penyelenggaraan acara akan lebih melibatkan pemerintah tempat melalui sketsa Dana Alokasi Khusus (DAK). “Itu taktik kedua, acara tersebut tetap juga kami lakukan tapi dengan memasukkannya lewat DAK,” ujarnya. 

Nantinya, Kemendikbud menyiapkan aturan, Petunjuk Teknis (Juknis) untuk melaksanakan acara yang seharusnya dilakukan melalui anggaran Kemendikbud, tapi menjadi memakai anggaran daerah. “Selama acara itu sanggup dilakukan, contohnya kami kirim orangnya, masukananya,  tapi yang selenggarakan itu daerah,” jelasnya.

Terkait juknis, Menteri Anies menjanjikan untuk tidak kaku, tapi tetap mempersembahkan batasan-batasan tegas bagi tempat semoga tidak disalahgunakan. Sehingga pemerintah tempat sanggup lebih rileks, dan tidak kaku melaksanakannya. Harapannya, peresapan anggaran tempat akan lebih baik. Selain itu, batasan-batasan tersebut semoga kekuasaan itu tidak disalahgunakan.

“Jadi, tidakboleh hingga (aturan) terlalu ketat mereka gak sanggup bergerak tapi terlalu longgar hukum itu malah jadi ada abuse dan disalahgunakan,” jelasnya.

Selanjutnya, terdapat tawaran sumber penghematan anggaran, mencakup biaya operasional non penghasilan (belanja langganan daya, jasa dan pemeliharaan lainnya), pembangunan gedung gres ( yang masih diblokir alasannya moratorium), pengadaan tanah baru, perjalanan dinas yang tidak terkait dengan acara prioritas.

Juga jasa konsultan dan jasa profesi, belanja barang non infrastruktur termasuk kendaraan yang belum terkontrak, dan menolongan pembangunan masukana pendidikan dan peralatan pendidikan yang diserahkan kepada masyarakat/daerah yang kalau dikurangi tidak menjadikan gejolak sosial. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com

Share this post