Petunjuk Penulisan Dan Pengisian Blanko Shuambn Tahun Pelajaran 2015/2016

A. Petunjuk Umum

1.   Blanko SHUAMBN untuk MTs dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi.

2.   Blanko SHUAMBN dicetak satu muka. Data akseptor dan daftar nilai ujian tercantum di halaman depan.

3.   SHUAMBN MTs dan MA, diisi oleh kepala madrasah.

4.   SHUAMBN ditulis tangan dan/atau komputer dengan goresan pena yang baik, benar, jelas, rapi, simpel dibaca, dan membersihkan dengan memakai tinta warna hitam yang tidak simpel luntur dan tidak simpel dihapus.

5.   Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian, SHUAMBN dihentikan dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blanko yang baru.

6.   SHUAMBN yang salah dalam penulisan dan pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang, sebagai pernyataan blanko tersebut tidak sah digunakan. Selanjutnya blanko SHUAMBN diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi kemudian dimusnahkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan diberita program pemusnahan blanko SHUAMBN yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

7.   Berita program pemusnahan blanko SHUAMBN yang salah dalam penulisan dan pengisian tersebut ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah.

8.   Jika terdapat sisa blanko SHUAMBN MTs, dan MA, Kepala Madrasah harus mengembalikan sisa blanko SHUAMBN tersebut ke Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kemenag Kabupaten/Kota dengan disertai diberita program yang ditanhadirani oleh Kepala Madrasah disaksikan Kemenag Kabupaten/Kota.

9.   Sisa blanko SHUAMBN yang terdapat di Kanwil Kemenag Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2016 oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dengan diberita program pemusnahan blanko SHUAMBN yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

10. Berita program pemusnahan sisa blanko SHUAMBN tersebut ditanhadirani oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dan diketahui oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Madrasah.

11. Jika terjadi belum sempurnanya blanko SHUAMBN, Kanwil Kemenag Provinsi segera mengajukan surat seruan penambahan blanko SHUAMBN ke Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2016

12. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan dan pengisian blanko SHUAMBN, sedangkan blanko SHUAMBN cadangan tidak tersedia dan sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan pada poin 11, maka digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti SHUAMBN yang berpenghargaan sama dengan SHUAMBN.

B. Petunjuk Khusus Penulisan dan Pengisian SHUAMBN

1.   Pengisian nomor, diisi berturut-turut dengan arahan jenis satuan pendidikan pada madrasah Penyelenggara, arahan provinsi dan kabupaten/kota, pembagian terstruktur mengenai surat Kemenag, nomor urut SHUAMBN yang dikeluarkan oleh madrasah asal akseptor didik, tahun pelaksanaan ujian nasional atau ujian madrasah. (sama menyerupai penulisan Ijazah)

2.   Pengisian nama madrasah diisi dengan menuliskan nama madrasah penyelenggara ujian, yang berhak mengeluarkan SHUAMBN sesuai dengan nomenklatur madrasah yang bersangkutan. misal : MA Negeri 1 Jakarta (untuk madrasah negeri) MA Nurul Iman Jakarta (untuk madrasah swasta)

3.   Pengisian nama pemilik SHUAMBN, ditulis dengan HURUF KAPITAL pada seluruh hurufnya secara terperinci dan tebal sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. misal : NUR HASANAH

4.   Pengisian tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemilik SHUAMBN, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. misal : Jakarta, 17 Agustus 1999

5.   Pengisian nama orang tua/wali pemilik SHUAMBN, diisi sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya. misal : Muhammad Amin

6.   Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik SHUAMBN sesuai dengan nomor yang tercantum pada Buku Induk di madrasah yang bersangkutan. Nomor induk siswa nasional terdiri dari 10 (sepuluh) digit. misal : 9970042891

7.   Pengisian nomor akseptor terdiri dari 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor akseptor yang tertera pada kartu tanda akseptor ujian dan sama dengan yang tertera di Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional. misal: 3-16-01-21-428-215-2

8.   Pengisian nama Madrasah Asal pemilik SHUAMBN yaitu madrasah daerah pemilik SHUAMBN menempuh pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang menamatkan akseptor didik tetapi satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, maka SHUAMBN diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara ujian yang sudah terakreditasi. misal : Madrasah A sudah terkareditasi dan Madrasah B belum terakreditasi. Peserta didik madrasah B ujian balasannya bergabung dengan madrasah A, maka SHUAMBN akseptor didik dari Madrasah B diterbitkan oleh Madrasah A, sehingga dalam pengisian blanko SHUAMBNnya, madrasah asal dituliskan Madrasah B tetapi yang menanhadirani SHUAMBN yaitu Kepala Madrasah A.

9.   Pengisian nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SHUAMBN, yaitu sebagai diberikut: nama kabupaten/kota daerah penerbitan, diikuti tanggal, bulan, dan tahun penerbitan (disesuaikan dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan). misal : Jakarta Selatan, 07 Mei 2016

10. Pengisian nilai pada blanko SHUAMBN:

a.   Nilai Tulis yaitu nilai hasil ujian tulis UAMBN.

b.   Nilai Praktik yaitu nilai hasil ujian praktik UAMBN

c.   Nilai Akhir yaitu adonan dari nilai ujian tulis dan ujian praktik. Komposisi antara nilai ujian tulis dan ujian praktik bagi mata pelajaran yang ada ujian praktiknya yaitu 60% tulis dan 40% praktik

d.   Nilai diisi dengan rentang 0 (nol) hingga dengan 100 (seratus) dengan ketelitian dua angka di belakang koma. misal: 90,35

11. Pengisian nama kepala madrasah yaitu nama kepala madrasah satuan pendidikan yang menerbitkan SHUAMBN dan dibubuhi tanda tangan. Bagi kepala madrasah yang pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan bagi kepala madrasah yang bukan PNS diisi satu garis/strip ( - ).

misal :

a. untuk yang PNS : Drs. H. Imam Hanafi, M.Pd. NIP. 196812131989031002

b. untuk yang bukan PNS : Dra. Hj. Siti Aminah, M.Pd. NIP. -

12. Pasfoto yaitu pasfoto akseptor didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm berwarna/hitam putih. Memakai baju seragam sekolah, posisi tubuh dan pandangan menghadap lurus ke depan. Untuk siswi puteri mengenakan jilbab/kerudung.

13. Terakhir Kepala madrasah membubuhkan tanda tangan dan kemudian distempel atau dicap. Stempel/cap harus menyentuh pasfoto pemilik SHUAMBN. Stempel/cap yang dipakai yaitu stempel/cap madrasah yang menerbitkan SHUAMBN sesuai dengan nomenklatur.

14. SHUAMBN ditanda tangani oleh kepala madrasah definitif Penyelenggara Ujian.

15. Bila madrasah tidak mempunyai kepala madrasah definitif, SHUAMBN sanggup ditanda tangani oleh Plt./Pgs. Kepala Madrasah yang mempunyai jabatan fungsional guru, yang didiberi mandat oleh pejabat yang berwenang.

Sumber : Juknis Penulisan / Pengisian Ijazah MI, MTs, MA, dan SHUAMBN Tahun 2016 Edisi Revisi Terbaru

Share this post