Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Di Sekolah Dari Dana Bos Reguler 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Mekanisme PBJ Sekolah bertujuan untuk:

1.   mendorong transparansi PBJ Sekolah dengan penyediaan dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja pendidikan yang sanggup diakses pihak-pihak pemangku kepentingan;

2.   meningkatkan pertanggungjawabanan belanja pendidikan, dengan pencatatan data PBJ Sekolah;

3.   melindungi dan mempersembahkan rasa kondusif bagi pelaku dan penanggung tanggapan atas PBJ Sekolah;

4.   memperbaiki kualitas PBJ Sekolah melalui penyediaan data yang valid untuk keperluan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian realisasi anggaran;

5.   mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan PBJ Sekolah; dan

6.   mempergampang dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh Sekolah, sehingga beban manajemen Sekolah sanggup dikurangi.

B. Prinsip dan Etika

PBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

BAB II

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH

A. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah

PBJ Sekolah dilaksanakan oleh:

1.  Organisasi PBJ Sekolah, yang terdiri atas:

a.   kepala Sekolah;

b.   Bendahara BOS Reguler;

c.   tenaga manajemen Sekolah; dan

d.   guru.

2.  Penyedia.

Dalam melaksanakan PBJ Sekolah, pelaksana PBJ Sekolah wajib:

1.   melaksanakan kiprah secara tertib, disertai rasa tanggung tanggapan untuk mencapai samasukan, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ Sekolah;

2.   bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ Sekolah;

3.   tidak saling menghipnotis baik pribadi maupun tidak pribadi yang berakibat persaingan perjuangan tidak sehat;

4.   menerima dan bertanggung tanggapan atas segala keputusan yang diputuskan sesuai dengan kontrak/perjanjian;

5.   menghindari dan mencegah terjadinya perperihalan kepentingan pihak yang terkait, baik secara pribadi maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan perjuangan tidak sehat dalam PBJ Sekolah;

6.   menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

7.   menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

8.   tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memdiberi atau mendapatkan hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan/atau bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ Sekolah.

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah mempunyai kewenangan dan tanggung tanggapan sebagai diberikut :

a.   menetapkan tim pemmenolong PBJ Sekolah;

b.   menetapkan spesifikasi teknis;

c.   menciptakan harga asumsi untuk PBJ Sekolah;

d.   melakukan perundingan teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha;

e.   memilih dan memutuskan Penyedia;

f.    mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;

g.   melaksanakan pembelian langsung; dan

h.   menyetujui atau menolak usul pengalihan kewenangan dan tanggung tanggapan oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga manajemen Sekolah dan/atau guru.

2. Bendahara BOS Reguler

Bendahara BOS Reguler mempunyai kewenangan dan tanggung tanggapan sebagai diberikut:

a.   melaksanakan pembelian langsung;

b.   melaksanakan serah terima hasil pengadaan dan/atau menciptakan/menanhadirani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan;

c.   melakukan pembayaran kepada Penyedia; dan

d.   mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung tanggapan kepada tenaga manajemen Sekolah dan/atau guru.

3. Tenaga manajemen Sekolah

Tenaga manajemen Sekolah bertanggung tanggapan untuk mendapatkan baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung tanggapan dari Bendahara BOS Reguler.

4. Guru

Guru bertanggung tanggapan untuk mendapatkan baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung tanggapan dari Bendahara BOS Reguler.

5. Penyedia

Penyedia PBJ Sekolah mempunyai kewenangan dan tanggung tanggapan sebagai diberikut:

a.   mengajukan penawaran PBJ Sekolah;

b.   melakukan registrasi sebagai Penyedia;

c.   menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi;

d.   memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ Sekolah; dan

e.   menyerahkan hasil PBJ Sekolah.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH

A. Umum

1.   PBJ Sekolah sanggup dilaksanakan secara daring atau luring;

2.   PBJ Sekolah secara daring, dilakukan melalui sistem PBJ Sekolah yang diputuskan oleh Kementerian;

3.   apabila terdapat ketentuan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang mewajibkan pembelian secara elektronik (e-purchasing), maka pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya di Sekolah dilakukan melalui sistem katalog elektronik.

B. Persiapan

1.  Spesifikasi Teknis

a.   kepala Sekolah wajib memutuskan spesifikasi teknis untuk nilai pengadaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

b.   penetapan spesifikasi teknis mengacu pada RKAS.

Kepala Sekolah sanggup memutuskan tim dan/atau tenaga mahir yang bertugas memdiberi masukan dalam penyusunan spesifikasi teknis.

2.  Harga Perkiraan

Kepala Sekolah memutuskan harga asumsi dengan tujuan untuk menilai kewajaran harga. Data dan/atau informasi yang sanggup dipakai untuk penetapan harga asumsi antara lain:

a.   harga pasar setempat, yaitu harga barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di lokasi produksi/penyerahan/penyerahan, menjelang pelaksanaan PBJ Sekolah;

b.   informasi yang dipublikasikan oleh instansi resmi Pemerintah Pusat dan/atau asosiasi;

c.   perbandingan dengan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; dan/atau

d.   informasi lain yang sanggup dipertangungjawabankan.

Penetapan harga asumsi dikecualikan untuk nilai PBJ Sekolah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau pengadaan barang/jasa dengan tarif resmi atau harga pasar.

Kepala Sekolah sanggup memutuskan tim dan/atau tenaga mahir yang bertugas memdiberi masukan dalam penyusunan harga perkiraan.

C. Pelaksanaan Pemilihan

1.  Penyedia

Penyedia mempunyai ketentuan sebagai diberikut:

a.   diutamakan pelaku perjuangan mikro atau kecil; dan

b.   memiliki Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP).

2.  Tata cara pemilihan

a.   Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Reguler melaksanakan pembelian pribadi kepada Penyedia untuk PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b.   PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan dengan cara:

1)   kepala Sekolah mengundang minimal 2 (dua) Pelaku Usaha untuk mengajukan penawaran sesuai dengan spesifikasi teknis yang diputuskan;

2)   kepala Sekolah melaksanakan pemilihan dan perundingan dengan calon Penyedia. Apabila spesialuntuk terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha yang mengajukan penawaran, maka kepala Sekolah pribadi melaksanakan negosiasi;

3)   kepala Sekolah memutuskan Penyedia. Apabila kepala Sekolah tidak memutuskan Penyedia, maka kepala Sekolah melaksanakan kembali proses pemilihan dan negosiasi; dan

4)   kepala Sekolah menanhadirani Surat Perintah Kerja (SPK) setelah kepala Sekolah memutuskan Penyedia.

c.   PBJ Sekolah dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka PBJ Sekolah dilaksanakan melalui UKPBJ, dengan ketentuan sebagai diberikut:

1)   kepala Sekolah menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2)   kepala Sekolah memutuskan harga perkiraan;

3)   kepala Sekolah melalui dinas pendidikan mengajukan surat usul kepada UKPBJ terdekat; dan

4)   Bendahara BOS Reguler mendapatkan pekerjaan dari UKPBJ.

D. Serah Terima

Serah terima PBJ Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai diberikut.

1.   sesudah pekerjaan akhir 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi teknis, KAK, atau kontrak/perjanjian. Penyedia mengajukan usul secara tertulis kepada Bendahara BOS Reguler untuk penyerahan hasil PBJ Sekolah;

2.   sebelum pelaksanaan serah terima, Bendahara BOS Reguler melaksanakan investigasi atas hasil PBJ Sekolah. Dalam pelaksanaan investigasi hasil PBJ Sekolah, Bendahara BOS Reguler sanggup dimenolong oleh tenaga manajemen Sekolah dan/atau guru;

3.   Bendahara BOS Reguler dan Penyedia menanhadirani BAST, apabila pekerjaan sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam dalam spesifikasi teknis, KAK, atau kontrak/perjanjian;

4.   Bendahara BOS Reguler meminta Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi belum sempurnanya PBJ Sekolah dalam jangka waktu yang disahkan, apabila pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian;

5.   Penyedia dikenakan denda 1/1000 (satu permil) per hari keterlambatan, apabila Penyedia tidak memperbaiki dan/atau melengkapi belum sempurnanya pekerjaan dalam jangka waktu yang disahkan dalam kontrak/perjanjian; dan

6.   Bendahara BOS Reguler menyerahkan hasil PBJ Sekolah kepada kepala Sekolah, setelah penanhadiranan BAST.  

E. Bukti

Bukti PBJ Sekolah ialah dokumen pertangungjawabanan dalam PBJ Sekolah, dengan ketentuan sebagai diberikut:

1.   bukti pembelian ibarat faktur, nota, dan bukti pembelian lain untuk PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.   kuitansi pembayaran untuk PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

3.   Surat Perintah Kerja (SPK) untuk PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

SPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling sedikit memuat:

1.   judul SPK;

2.   nomor dan tanggal SPK;

3.   nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran (SPP);

4.   nomor dan tanggal diberita kegiatan negosiasi;

5.   sumber dana;

6.   waktu pelaksanaan;

7.   uraian pekerjaan yang dilaksanakan;

8.   nilai pekerjaan;

9.   tata cara pembayaran;

10. tanda tangan kedua belah pihak; dan

11. syarat dan ketentuan umum yang paling sedikit memuat itikad baik, tanggung tanggapan Penyedia, dan ketentuan penerimaan hasil PBJ Sekolah.

F. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan PBJ Sekolah dianjurkan untuk dilaksanakan secara nontunai sejalan dengan arah kebijakan Kementerian dalam penguatan tata kelola keuangan pendidikan.  

G. Pencatatan Inventaris dan Aset

Pencatatan inventaris dan aset dilaksanakan dengan ketentuan sebagai diberikut:

1.   Sekolah wajib melaksanakan pencatatan hasil PBJ Sekolah yang menjadi inventaris pada Sekolah;

2.   Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain melaksanakan pencatatan hasil PBJ Sekolah sebagai inventaris sekolah, juga memberikan laporan hasil PBJ Sekolah kepada Pemda untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah; dan

3.   pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

AUDIT DAN EVALUASI

A. Audit

Audit terhadap pelaksanaan PBJ Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai diberikut:

1.   audit atas pelaksanaan PBJ Sekolah dilakukan oleh pegawapemerintah pengawas internal pemerintah. Aparat pengawas internal pemerintah ialah inspektorat jenderal Kementerian, unit pengawasan forum pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota; dan

2.   pelaksanaan audit dilakukan melalui sistem, analisa data, tatap muka, pengujian, dan/atau metode audit lain sesuai dengan praktik audit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Evaluasi

Evaluasi PBJ Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai diberikut:

1.   evaluasi terhadap pelaksanaan PBJ Sekolah dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;

2.   evaluasi PBJ Sekolah sanggup dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

3.   hasil penilaian disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB VI

MONITORING, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Pusat

1.   Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler Pusat sanggup ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja tim BOS Reguler provinsi dan tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelolaan dan penerapan dana di Sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.

2.   Dalam pelaksanaan monitoring, responden yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari tim BOS Reguler provinsi, pengelola keuangan daerah, forum penyalur, tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelola Sekolah, dan/atau masyarakat Sekolah.

3.   Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring sanggup dilakukan dengan aneka macam cara. Monitoring sanggup dilakukan melalui kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, dan/atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.

4.   Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring sanggup dilaksanakan pada dikala persiapan penyaluran dana, dikala penyaluran dana, pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

5.   Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim BOS Reguler Pusat memakai anggaran pada DIPA Kementerian yang bersumber dari APBN, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.

6.   Frekuensi pelaksanaan, samasukan dan jumlah samasukan yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diadaptasi dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya.

B. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Provinsi

1.   Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler provinsi sanggup ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelolaan dan penerapan dana di Sekolah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.

2.   Dalam tiap pelaksanaan monitoring, samasukan responden yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari pengelola keuangan daerah, forum penyalur, tim BOS Reguler kabupaten/kota, pengelola Sekolah, dan/atau masyarakat Sekolah.

3.   Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring sanggup dilakukan dengan aneka macam cara. Monitoring sanggup dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.

4.   Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring sanggup dilaksanakan pada dikala persiapan penyaluran dana, atau pada dikala penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

5.   Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh tim BOS Reguler provinsi memakai anggaran pada DIPA dinas pendidikan provinsi yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang tersedia.

6.   Frekuensi pelaksanaan, samasukan dan jumlah samasukan yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diadaptasi dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya. Pelaksanaan monitoring juga sanggup melibatkan pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawaban secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas Sekolah.

C. Monitoring oleh Tim BOS Reguler Kabupaten/Kota

1.   Monitoring yang dilaksanakan tim BOS Reguler kabupaten/kota sanggup bertujuan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penerapan dana di Sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.

2.   Dalam tiap pelaksanaan monitoring, samasukan responden yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut sanggup terdiri dari forum penyalur, pengelola Sekolah, dan/atau masyarakat Sekolah.

3.   Monitoring sanggup dilakukan dengan aneka macam cara, antara lain kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, faksimil, email, dan sebagainya, dan/atau melalui prosedur monitoring terhadap laporan daring.

4.   Monitoring sanggup dilaksanakan pada dikala persiapan penyaluran dana, pada dikala penyaluran dana, pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

5.   Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh tim BOS Reguler pendidikan kabupaten/kota memakai DIPA dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang tersedia.

6.   Frekuensi pelaksanaan, samasukan dan jumlah samasukan yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, prosedur dan waktu pelaksanaan monitoring diadaptasi dengan tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia. Monitoring BOS Reguler juga sanggup disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring kegiatan lainnya. Pelaksanaan monitoring juga sanggup melibatkan pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawaban secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas Sekolah.

D. Pengawasan

Pengawasan kegiatan BOS Reguler terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai diberikut.

1.   Pengawasan menempel yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Sekolah. Prioritas utama dalam kegiatan BOS Reguler ialah pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada Sekolah.

2.   Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan inspektorat kawasan provinsi atau kabupaten/kota dengan melaksanakan audit sesuai dengan kebutuhan forum tersebut atau atas usul instansi yang akan diaudit, dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.

3.   Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan dengan melaksanakan audit atas usul instansi yang akan diaudit.

4.   Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

5.   Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatan BOS Reguler oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan sentra mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu tiruana dokumen BOS Reguler sanggup diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS Reguler, biar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau forum berwenang lainnya.

E. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang sanggup merugikan negara, Sekolah, dan/atau peserta didik akan didiberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melaksanakan pelanggaran sanggup didiberikan dalam aneka macam bentuk, contohnya ibarat diberikut:

1.   penerapan hukuman kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja;

2.   penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu BOS Reguler yang terbukti disalahgunakan biar dikembalikan kepada Sekolah;

3.   penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melaksanakan penyimpangan BOS Reguler;

4.   apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, Sekolah terbukti melaksanakan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggungjawabanan penerapan BOS Reguler termasuk laporan daring ke laman BOS Reguler di www. BOS Reguler.kemdikbud.go.id, tim BOS Reguler provinsi atau kabupaten/kota sanggup meminta secara tertulis kepada bank dengan tembusan ke Sekolah, untuk menunda pengambilan BOS Reguler dari rekening Sekolah;

5.   pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh menolongan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun diberikutnya kepada provinsi atau kabupaten/kota, apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh laba pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

6.   sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Share this post